Penulis Buku Ini Ungkap Kegelisahannya Tentang Masa Depan Indonesia

TERASBINTANG.com — Pengamat terorisme yang juga seorang pengusaha dan penulis buku, Mardigu Wowiek Prasantyo, mengungkapkan sejumlah kegelisahannya terhadap masa depan Indonesia. Wowiek mengkhawatirkan perjalanan bangsa justru memukul mundur Indonesia.
Kekhawatirannya tersebut tentu beralasan. Mardigu Wowiek mengawalinya dengan bercerita tentang nasib Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 260 juta, dikendalikan oleh pejabat yang jumlahnya kurang dari 2000 orang.

“Kurang dari 2000 orang. Oang- orang ini yang mempengaruhi 260 juta penduduk Indonesia. Ini yang 2000 orang kalau salah pikirannya, yang 260 juta orang ini bisa blangsak semua,” kata Mardigu Wowiek di hadapan awak media dalam dialog santai di FX Sudirman, Jakarta, belum lama ini.


Mardigu Wowiek menjelaskan, kemungkinan kepala daerah memiliki konsepsi yang salah sangat memungkinkan di era sekarang. Pasalnya, katanya, kepala daerah sekarang ini tidak harus memiliki wawasan kebangsaan. Tidak seperti di Jaman Orde Baru dulu dimana setiap kepala daerah diwajibkan memiliki wawasan kebangsaan sebelum memegang tampuk kepemimpinan.


“Saya merasa yang 2000 orang ini beda dengan jamannya Pak Harto. Kalau jamannya Pak Harto, syarat untuk menjadi menteri atau pemerintah daerah adalah harus lulus Lemhanas. Nah saat ini pejabatnya tidak ngerti Lemhanas, tidak mengerti bela negara,” paparnya.


Mardigu Wowiek tidak menampik ada banyak hal positif dalam UU 2002. Namun yang sangat disayangkannya, UU tersebut malah mengeluarkan Fraksi TNI/Polri dari DPR. Penghapusan ini, kata Mardigu  Wowik, berdampak besar bagi Indonesia. Banyak undang-undang diproduksi di DPR mengabaikan kepentingan nasional.


“Salah satu yang saya protes keras terhadap UU 2002 adalah keluarnya fraksi TNI Polri dari DPR. Sementara di DPR itu banyak yang enggak mengerti bela negara. Saat ini kita mengindikasi ada 178 UU yang merugikan bangsa Indonesia,” tuturnya.

Yang juga dikeluhkan Mardigu Wowiek dalam kesempatan itu adalah hilangnya Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Padahal GBHN seharusnya menjadi kiblat pembangunan Indonesia baik dalam jangka, pendek, menengah hingga jangka panjang. Seharusnya siapapun pemimpinnya, arah dan tujuan kita berbangsa dan negara sudah jelas, bukan suka-suka siapa yang berkuasa.

“Yang juga saya nyesek adalah hilangnya GBHN dari di UU,” tandas Mardigu Wowiek Prasantyo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*